4 Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil - adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Yangbertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah A. DPA B. MPR C. DPR D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi 13. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Vay Tiền Nhanh Ggads. Soal pilihan ganda tentang sistem hukum dan peradilan nasional dan jawaban. Setelah sebelumnya kami telah membagikan soal dan jawaban tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, kali ini kami akan membagikan lagi salah satu soal PPKN yaitu soal pilihan ganda dan jawaban bab sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Soal dan jawaban tentang sistem hukum dan peradilan nasional ini agak sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Jika dalam soal sistem hukum dan peradilan nasional sebelumnya terdiri dari dua jenis soal yaitu soal pilihan ganda dan soal essay uraian, untuk soal yang kami bagikan kali ini hanya ada satu jenis soal, yaitu soal pilihan ganda/ pilgan multiple choice. Jadi, jika anda mencari soal sistem hukum dan peradilan nasional yang ada soal essay, silahkan buka 70 Soal Pilihan Ganda + Soal Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Soal pilihan ganda dan jawaban sistem hukum dan peradilan di Indonesia Untuk materi yang menjadi dasar kami dalam penyusunan soal ini tidak jauh berbeda dengan soal sebelumnya, yaitu materi PPKN SMA/MA kelas XI. Ya tergantung jenis kurikulum yang digunakan. Jika anda menggunakan kurikulum 2013, maka materi sistem hukum dan peradilan nasional ada pada materi kelas XI SMA/MA. Namun, untuk kurikulum KTSP, materi sistem hukum dan peradilan ada pada kelas X. Untuk lebih rinci, kompetensi dasar sistem hukum dan peradilan nasional terdiri dari 1 Sistem hukum dan lembaga peradilan pengertian hukum, penggolongan hukum, sumber hukum, tata hukum indonesia, lembaga-lembaga peradilan nasional 2 Lembaga Peradilan perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan, klasifikasi lembaga peradilan, peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum, contoh perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya 3 Pemberantasan korupsi pengertian korupsi, dasar hukum pemberantas korupsi, kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi 4 Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi, contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi, sikap warga negara yang anti korupsi Selanjutnya, untuk membantu anda dalam menjawab berbagai pertanyaan yang disediakan, kami telah melengkapi soal sistem hukum di Indonesia ini dengan pembahasan dan kunci jawaban. Pembahsan dan kunci jawaban dapat anda lihat pada akhir artikel. Jadi selama anda mengerjakan, anda akan fokus, karena kunci jawaban tidak langsung muncul. Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah … A. Polisi menggunakan jalur busway B. Membayar pajak tepat pada waktunya C. Membuang sampah pada tempatnya D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya E. Menyebrang jalan pada zebra cross 2. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah... A. Mahkamah Agung B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat 3. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah… A. DPR B. Mahkamah Konstitusi C. Komisi Yudisial D. Mahkamah Agung E. Presiden 4. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah… A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela B. Mengucilkan para pelaku korupsi C. Mengawasi para penegak hukum D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi 5. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah… A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Mahkamah Konstitusi D. Hakim Agung E. Kejaksaan Agung 6. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum… A. Perdata B. Pidana C. Dagang D. Intergentil E. tata negara 7. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah… A. Sarana dan prasarana B. Kesadaran hukum masyarakat C. Perkembangan masyarakat D. politik E. kebijakan penguasa negara 8. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah… A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum B. Menguji UU terhadap UUD C. Memutuskan pembubaran partai politik D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden 9. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ... A. Tata usaha negara B. Negeri C. Agama D. Tinggi E. Militer 10. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk .... A. Membentuk seluruh partai politik B. menguji undang –undang terhadap UUD. C. Mengangkat memberhentikan hakim D. Memutus peradilan tingkat kasasi E. Menguji secara material UUD 1945 11. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah… A. DPA B. MPR C. DPR D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi 12. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal… A. Pasal 28 ayat 1 B. Pasal 26 ayat 1 C. Pasal 27 ayat 2 D. pasal 27 ayat 1 E. pasal 29 ayat 2 13. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut.... A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu 14. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang.... A. pelaksanaan hukum B. pengaawasan C. pengamanan D. penberi nasehat E. peradilan 15. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang .... A. Sosial, ekonomi dan function publik B. Hankam, politik dan sosial C. Sosial, politik dan ekonomi D. Politik, hankam dan HAM E. Ekonomi, politik dan budaya 16. Berdasarkan makna isi undang-undang tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan .... A. Mahkamah konstitusi B. Agama C. Umum D. Militer E. Tata usaha negara 17. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah .... A. Penguasa negara B. Undang-undang C. Budaya D. Kesadaran Masyarakat E. Politik 18. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh.... A. Prof, SH B. Prof Mr, Meyer C. SH D. Leon Duguit E. Utrech 19. Ius constitutum adalah hukum yang ... A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu B. berlaku umum dalam suatu negara C. Memuat perintah dan larangan D. Hanya berlaku bagi orang tertentu E. Mengatur cara melaksanakan aturan 20. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum.... A. Formal B. Objektif C. Positif D. Subjektif E. Materil 21. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian... A. alinea 4 pembukaan B. pembukaan C. aturan tambahan D. batang tubuh E. aturan peralihan 22. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum.... A. Formal B. Lokal C. Objektif D. Subjektif E. Material 23. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah A. Hakim, Polisi dan KPK B. KPK, Hakim dan Jaksa C. KPK, Jaksa dan Pengacara D. Polisi, Hakim dan Jaksa E. KPK, Polisi dan Jaksa 24. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah... A. Publik dan Privat B. Traktat dan Yurisprodensi C. Lokal dan internasional D. Tertulis dan tidak tertulis E. Objektif dan subjektif 25. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan .... A. tinggi B. umum C. militer D. agama E. negeri 26. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ... A. yurisprodensi B. doktrin C. kebiasaan D. traktat E. justifikasi 27. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan.... A. mahkamah militer B. militer C. tata usaha negara D. agama E. umum 28. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat.... A. universal B. sementara C. fleksibel D. mendesak E. mengikat 29. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1 tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi 2 berani memberikan uang kepada aparat 3 menghindari sikap dan perilaku KKN 4 berani mengatakan kebenaran 5 melaporkan bila mendapati praktek uang Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah... A. 2-3-5 B. 1-2-3 C. 3-4-5 D. 2-3-4 E. 1-3-4 30. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ... A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif B. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang D. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif E. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng 31. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah ... A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Pengadilan tinggi D. Mahkamah Konstitusi E. Mahkamah militer 32. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah.... A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Pengadilan negeri D. Mahkamah Konstitusi E. Pengadilan militer 33. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak.... A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat D. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi E. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat 34. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ... A. Bank Perkreditan Rakyat B. Universitas Gajah Mada C. Lembaga penelitian D. Karang Taruna E. Gerakan Indonesia Raya 35. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari.... A. SH B. Jeremy Pope C. D. Utrech E. Leon Duguit 36. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah... A. golongan karya B. lembaga swadaya masyarakat C. lembaga riset D. perguruan tinggi E. organisasi kemasyarakatan 37. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah.... A. lembaga peradilan B. partai politik C. media masa D. lembaga negara E. perguruan tinggi 38. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ... A. persaudaraan B. hukuman C. keagamaan D. kekeluargaan E. organisasi 39. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama.... A. 30 hari B. 10 hari C. 20 hari D. 15 hari E. 25 hari 40. Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam... A. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat B. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat D. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi E. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya 41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang... A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa D. Pemberantasan tindak pidana korupsi E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 42. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah…. A. Asas-asas konsistensi B. Kesadaran Hukum C. Kebudayaan D. Perkembangan masyarakat E. Politik /penguasa 43. Contoh tindak pidana pelangaran adalah A. Melangar susila B. Makar C. Menodai bendera D. Menghina Presiden E. Mabok 44. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal... A. 110 B. 106 C. 108 D. 107 E. 109 45. Pasal 154 KUHP mengatur tentang ... A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya. B. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden C. Menodai atau merobek bendera resmi negara RI D. menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan 46. Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No .... A. 67 tahun 1999 B. 20 tahun 2001 C. 28 tahun 1999 D. 30 tahun 2002 E. 65 tahun 1999 47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ... A. 10 Desember 2004 B. 6 Desember 2004 C. 8 Desember 2004 D. 7 Desember 2004 E. 9 Desember 2004 48. Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu ... A. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri B. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat C. tindakan yang menguntungkan para pejabat D. perbuatan yang dapat merugikan negara E. tindakan yang merugikan kepentingan umum 49. Menurut survey “the transparency Internasional” tentang negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 50. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya… A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama B. Menataati peraturan yang berlaku C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama 51. Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum… A. Nasional B. Perdata C. Pidana D. privat E. publik 52. Menurut Starke sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah… A. Keputusan pengadilan B. Traktat C. Negosiasi D. kebiasaan internasional E. ketetapan lembaga internasional 53. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk... A. Lembaga Swadaya Masyarakat B. Mahkamah Konstitusi C. Lembaga Peradilan D. Peradilan Umum E. Peradilan Agama 54. Perhatikan kasus berikut ini. 1 Mendirikan bangunan tanpa izin 2 Penipuan terhadap calon pegawai 3 Transaksi obat terlarang 4 Mencuri barang 5 Tidak membayar kontrakan Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor… A. 2, 4, dan 5 B. 1, 3, dan 5 C. 1, 2, dan 3 D. 2, 3, dan 4 E. 3, 4, dan 5 55. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara … A. mempunyai hak dan kewajiban B. wajib taat dan patuh terhadap hukum C. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan D. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan E. mendapat perlindungan hukum 56. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan… A. Militer tinggi B. Militer pusat C. Militer kasasi D. militer utama E. militer banding 57. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah… A. Undang-Undang B. Ketetapan MPR C. UUD 1945 D. peraturan pemerintah E. peraturan pemerintah pengganti UU 58. Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi… A. Hukum material dan hukum formal B. Hukum tertulis dan tidak tertulis C. ius constituendum, Ius constitutum, dan hukum antarwaktu D. Hukum lokal, nasional, dan internasional E. Hukum publik dan hukum privat 59. Fungsi pengadilan negeri adalah … A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk B. Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama C. Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah E. Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya menggunakan uaya hukum banding 60. Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur… A. Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara B. Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alat-alat perlengkapan negara D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas E. Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menjatuhkan hukuman secara objektif Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1 A 11 E 21 D 31 D 41 D 51 E 2 C 12 D 22 A 32 A 42 A 52 C 3 D 13 B 23 D 33 D 43 D 53 A 4 D 14 E 24 B 34 D 44 D 54 D 5 A 15 A 25 C 35 B 45 D 55 B 6 A 16 C 26 B 36 A 46 B 56 A 7 A 17 B 27 E 37 C 47 E 57 C 8 E 18 D 28 E 38 C 48 C 58 A 9 B 19 A 29 C 39 A 49 B 59 B 10 B 20 E 30 B 40 B 50 B 60 A Buka Juga 70 Soal Pilihan Ganda & Essay Bab Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia Soal pilihan ganda dan jawaban tentang sistem hukum dan peradilan nasional telah kami sampaikan sebanyak 60 soal. Jika anda tidak puas dengan soal PPKn di atas, silahkan buka soal PPKn tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Jakarta - Isu impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencuat usai Denny Indrayana membuat surat terbuka kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dalam surat tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan Ham itu meminta DPR menggunakan hak angketnya untuk menurunkan Presiden Jokowi. Denny Indrayana membeberkan sederet perilaku Jokowi yang dianggap dapat merusak konstitusi negara dalam surat terbuka tersebut. Misalnya, Jokowi melakukan cawe-cawe politik untuk mendesign agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua kontestan. Kemudian, membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menganggu Partai Demokrat melalui gerakan pengambilaihan partai. Maruarar Sirait Ibu Mega Negarawan Sejati, Pilih Jokowi 2014 Ganjar 2024 Pesan Inspiratif Putri Ariani Saat Bertemu Jokowi Ubah Insecure Jadi Bersyukur Luncurkan RPJPN 2025-2045, Jokowi Jangan Menang dari Jumlah, Tapi Kualitas SDM Lalu kasus Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang dicopot dan dijerat kasus hukum setelah Suharso empat kali bertemu Anies Baswedan. Yang pada intinya, gerakan-gerakan Jokowi itu menurut Denny Indrayana bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan ikut Pilpres 2024. "Itu sebabnya saya berkirim surat kepada Mega Megawati Soekatnoputri untuk mengingatkan petugas partainya di Istana, jangan gunakan tangan kuasa untuk cawe-cawe merusak konstitusi bernegara," tulis Denny Indrayana dalam tulisannya berjudul 'Awas, Krisis Konstitusi di Depan Mata!'. Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai sebenarnya permintaan Denny Indrayana dapat dilihat sebagai sebuah aspirasi politik yang disampaikan kepada DPR. Di mana DPR memang memiliki hak angket untuk mengusulkan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi 'Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.' Makzulkan Presiden Tak Boleh Hanya dengan Sangkaan Politis Fahri mengatakan impeachment kepada Jokowi pada hakikatnya tidak mudah serta sangat rumit. Menurut dia, memakzulkan presiden atau wakil presiden sengaja dibuat berat dan rumit dengan melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi MK serta MPR. "Sehingga secara akademik dapat dikatan bahwa pemakzulan atau impeachment adalah extraordinary political event di dalam sistem presidensil," ujar Fahri kepada Fahri mengatakan, pemakzulan dalam pemerintahan sistem presidensialisme ditekankan agar seorang kepala negara hanya boleh di berhentikan dengan alasan hukum, dan tidak boleh dengan sangkaan secara politis. "Apalagi jika melihat konfigurasi politik yang ada di parlemen saat ini, kelihatannya tidak mudah, apalagi secara hukum desain kelembagaan impeachment sengaja dibuat agar tidak mudah seorang kepala negara di jatuhkan," jelas Fahri Bachmid. Fahri mengatakan, DPR dapat mengusulkan pemakzulan terhadap presiden jika memang terbukti adanya dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, yang berisi 'Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden'. Jika Jokowi terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti yang disebutkan dalam undang-undang, maka usul pemberhentian itu dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pengajuan permintaan DPR kepada MK pun hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR di parlemen. Kemudian ketika proses itu harus berakhir di MPR, maka mekanisme pengambilan keputusan pemberhentian presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat itu presiden juga bakal diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Mekanisme Pemakzulan Terhadap Presiden Secara rinci, proses pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden terdapat dalam Pasal 7B UUD 1945, yang berbunyi 1 Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2 Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4 Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5 Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6 Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Dengan demikian saya berpendapat biarlah wacana yang dilontarkan oleh Prof Denny Indrayana secara akademik dapat dimaknai sebagai academic discourse dan secara politik agar anggota DPR RI menyikapinya sesuai kewenangan konstitusional yang ada, tetapi secara politis saya berpendapat not easy and complicated," pungkas Fahri Bachmid. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menganggap usulan Denny Indrayana untuk memakzulkan Jokowi hanyalah candaan. "Denny itu bercanda, kepemimpinan yang kepuasan rakyatnya tinggi dan relatif tanpa skandal politik mau dimakzulkan, gimana caranya?," kata Faldo kepada "Yang kepuasannya rendah dan penuh skandal politik saha di masa lalu tidak dimakzulkan kok. Jadi saya tidak paham logika hukum politiknya Denny," lanjutnya. Namun, kata Faldo, meski tak masuk akal namun usulan Denny Indrayana sebagai pakar hukum harus dihormati. "Kalau mau lempar-lempar untuk keributan sih sudah berhasil," ujarnya. Sementara Menko Polhukam Mahfud Md menilai bahwa isu ini tak penting untuk dibahas. "Nggak menarik untuk dibahas kalau saya. Nggak ada urgensinya," ujar Mahfud Denny Indrayana kepada Jokowi Berlebihan? Pengamat Politik Adi Prayitno menilai sangkaan terhadap Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan dari kontestasi Pilpres 2024 berlebihan. Sebab, bukti-bukti yang disodorkan Denny Indrayana dalam surat terbukanya sangat sumir. "Kabar soal penjegalan Anies ini sebenarnya kalau mau jujur hanya sebatas konsumsi elit. Rakyat biasa ini kan tidak tahu apapun soal isu penjegalan. Karenanya publik ingin tahu apa sebenarnya parameter yang dijadikan sebagai ukuran bahwa Anies itu dijegal, itu nggak kelihatan," kata Adi kepada Misalnya, kata Adi, kasasi yang dilakukan Moeldoko terhadap Partai Demokrat dijadikan acuan bahwa Anies akan dijegal pun dirasa sangat berlebihan. Sebab, kasus Moeldoko bersengketa dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini terjadi pada Maret 2021, jauh sebelum Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. "Jauh hari sebelum Anies diumumkan sebagai kandidat capres, dan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Itu yang saya sebut berlebihan," ujarnya. Kemudian, kata Adi, jika penjegalan Anies karena PKS atau Demokrat digoda keluar dari Koalisi Perubahan juga berlebihan. Sebab, hal itu merupakan upaya melakukan lobi-lobi kerjasama yang biasa dilakukan partai politik lain. "PKB saja dirayu sama Golkar gitu ya, karena Golkar sedang mencari teman politik juga untuk maju di 2024, tapi tidak ada yang bilang bahwa Prabowo akan dijegal," kata dia. Atau misalnya, saat PPP keluar koalisi dan mendukung PDIP tidak ada yang mengatakan Airlangga Hartarto dijegal. "Jadi indikasi penjegalannya harus jelas, itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik," ujar Adi. Mustahil Makzulkan Jokowi Peneliti Utama di Pusat Riset Politik BRIN Firman Noor menilai bahwa sebenarnya Denny Indrayana sendiri memahami mustahil untuk memakzulkan Jokowi, mengingat konstelasi politik saat ini. Di mana semua pihak termasuk partai politik dan DPR ingin agar situasi kondusif jelang Pemilu 2024. Namun, kata dia, apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini merupakan pelajaran yang baik agar Presiden Jokowi lebih berhati-hati dalam melakukan manuver politik. "Dia merasa ini merupakan salah satu tanggungjawab dia sebagai warga negara untuk menyampaikan haknya untuk didengar dan diperhatikan oleh DPR, sehingga setiap orang menjadi lebih paham. Ini kan memang tertutup selama ini dan nanti akan dibiarkan begitu saja, selesai begitu saja, tapi kelihatannya Deni ini ingin ada proses lebih lanjut. Saya kira itu hak warga negara bagi seorang Deni dan kita lihat nanti bagaimana respon DPR yang kelihatannya saya kira tidak semudah itu melakukan proses ini," tandas Firman. 1. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah… A. DPA B. MPR C. DPR D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi Jawaban E 2. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal… A. Pasal 28 ayat 1 B. Pasal 26 ayat 1 C. Pasal 27 ayat 2 D. pasal 27 ayat 1 E. pasal 29 ayat 2 Jawaban D 3. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut…. A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu Jawaban B 4. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang…. A. pelaksanaan hukum B. pengaawasan C. pengamanan D. penberi nasehat E. peradilan Jawaban E 5. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang…. A. Sosial, ekonomi dan function publik B. Hankam, politik dan sosial C. Sosial, politik dan ekonomi D. Politik, hankam dan HAM E. Ekonomi, politik dan budaya Jawaban A 6. Berdasarkan makna isi undang-undang tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan…. A. Mahkamah konstitusi B. Agama C. Umum D. Militer E. Tata usaha negara Jawaban C 7. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah…. A. Penguasa negara B. Undang-undang C. Budaya D. Kesadaran Masyarakat E. Politik Jawaban B 8. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh…. A. Prof, SH B. Prof Mr, Meyer C. SH D. Leon Duguit E. Utrech Jawaban D 9. Ius constitutum adalah hukum yang… A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu B. berlaku umum dalam suatu negara C. Memuat perintah dan larangan D. Hanya berlaku bagi orang tertentu E. Mengatur cara melaksanakan aturan Jawaban A 10. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum…. A. Formal B. Objektif C. Positif D. Subjektif E. Materil Jawaban E

yang bertugas memeriksa mengadili memutuskan pendapat dpr